Absolutisme di Negara Eropa

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Absolutisme adalah suatu model pemerintahan yang kekuasaan tunggalnya di pegang oleh pemimpin atau kerajaan, dan dilakukan secara absolute otoriter. Dimana otoriter diartikan sebagai pemahaman pemerintah yang berada di bawah satu tangan dengan kekuasaaan mutlak. Kekuasaan tersebut tidak terbatas karena konstitusi yang diciptakan adalah ciptaan penguasa tersebut. Pemerintahan ini berlangsung antara abad 16-18.

Pemerintahan absolute merupakan gejala histories yang tidak muncul secara tiba – tiba, tetapi memiliki latar belakang secara multidimensi. Realisasi dari pemerintahan ini adalah eksploitasi terhadap kekayaan alam dan rakyat untuk kepentingan Raja, Keluarga dan kelompok tertentu. Abad-abad gelap berlaku ketika rakyat Rusia terpaksa hidup di bawah sistem feodal yang buas.

Tirani tsar yang berkuasa menghubungkam seluruh perlawanan dengan mencambuki petani yang tidak puas, menginterogasi dengan siksaan, memecat dan memenjarakan buruh-buruh yang berontak, menghancurkan buku-buku yang ide-idenya dianggap berbahaya. Golongan kapitalis memiliki jumlah lebih sedikit dibanding dengan golongan proletar. Namun, kapitalis menguasai dan memimpin kaum proletar yang lebih banyak. Runtuhnya feodalisme menyebabkan berkembangnya perdagangan Industri yang menyebabkan petani banyak beralih ke perdagangan dan industri baik sebagai buruh maupun alih profesi yang nantinya merupakan penyebab timbulnya absolutisme di Negara-negara Eropa.

Munculnya gerakan renaissance merupakan gerakan masyarakat secara global untuk kembali ke kebudayaan Romawi, Yunani klasik yang memberikan kebebasan untuk berkuasa, mengembangkan kemampuan akal dan tidak terbelenggu oleh dogma gereja. Raja di jadikan sebagai penguasa tunggal. Sesudah pemerintahan absolute berlangsung di Inggris dan Perancis, cara atau model itu segera menyebar keseluruh Eropa. Sebagai Negara yang besar di Eropa segera mengadopsi model pemerintahan tersebut. Tsar memerintah dengan perantaraan birokrasi yang kemudian menjadi autokrasi, yang terdapat di segala bidang dengan kekuasaan yang mutlak.

Dari penjelasan di atas, penulis akan menjelaskan Absolulisme di Negara-negara Eropa lebih mendalam, khususnya di Negara Inggris, Perancis, Rusia, dan Austria.

1.2  Rumusan Masalah

1)      Apa pengertian Absolutisme?

2)      Bagaimana Absolutisme di Negara Inggris?

3)      Bagaimana Absolutisme di Negara Perancis?

4)      Bagaimana Absolurisme di Negara Rusia?

5)      Bagaimana Absolutisme di Negara Prusia?

1.3  Tujuan Penulisan

1)      Untuk mengetahui pengertian Absolutisme;

2)      Untuk mengetahui Absolutisme di Negara Inggris;

3)      Untuk mengetahui Absolutisme di Negara Perancis;

4)      Untuk mengetahui Absolurisme di Negara Rusia;

5)      Untuk mengetahui Absolutisme di Negara Prusia..

BAB 2. PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Absolulisme

Absolutisme merupakan jamak dari kata absolute yang berarti mutlak, sedangkan menurut Daryanto di dalam kamusnya “Kamus Bahasa Indonesia” bahwa absolutisme dalam arti luas adalah bentuk pemerintahan tanpa Undang-Undang Dasar, bentuk pemerntahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa (raja, kaisar, diktaktor, dll.).

Absolutisme adalah suatu model pemerintahan yang kekuasaan tunggalnya di pegang oleh pemimpin atau kerajaan, dan dilakukan secara absolute otorirer. pemahaman pemerintah yang berada di bawah satu tangan dengan kekuasaaan mutlak. kekuasaan tidak terbatas karena konstitusi yang diciptakan adalah ciptaan penguasa tersebut. pemerintahan ini berlangsung antara abad 16-18.

2. 2 Absolutisme di Negara Inggris

Hampir disetiap negara Eropa, tidak terkecuali Inggris pada abad XVII dan XVIII cenderung mengarah pada bentuk pemerintahan monarkhi absolut. Khusus di Inggris, proses terbentuknya monarkhi absolut terjadi sekitar satu abad. Masa puncak absolutisme di Inggris terjadi pada masa pemerintahan James VI, ketika ia menggantikan saudara perempuannya, Elizabeth pada tahun 1603. Ratu Elizabeth berasal dari keluarga Tudor yang tidak memiliki keturunan.

James VI adalah Raja Skotlandia dari keluarga Stuart, yang sebagai Raja Inggris dikenal sebagai James I. Timbulnya bentuk negara monarkhi absolut, digagas oleh orang-orang Protestan abad XVI, menjadi negara sekuler yang diwakili oleh raja. Hak seorang raja memerintah negara secara absolut dibenarkan dengan memakai teori politik kenegaraan yang dinamakan divine-right of kings atau hak ketuhanan raja-raja.

Kekuasaan raja berasal dari Tuhan dan raja tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya. Pada abad XVIII, teori tersebut mengalami perubahan arti, meski istilahnya sama yakni mengatakan bahwa sifat suci raja sebagai wakil Tuhan di dunia, harus berkuasa mutlak tidak dapat diganggu gugat, termasuk hukum buatan manusia, siapa yang menentang raja berarti menentang Tuhan.

Masa pemerintahan raja-raja Struat yang telah menyusun monarkhi absolut mendapat reaksi keras dari parlemen dan rakyat Inggris. Konflik antar raja dan parlemen terus berkepanjangan, ternyata melahirkan terjadinya pergolakan, perang saudara selama beberapa tahun, terjadi restorasi monarkhi, lahirnya Revolusi Inggris yang lazim disebut dengan The Gloroius Revolution pada tahun 1688, dan berakhirnya keluarga Stuart.

2.2.1. Masa Pemerintahan James I (1603 – 1625)

Pada masa pemerintahan James I menduduki tahta kerajaan Inggris, ia merupakan sosok seorang asing, tidak mengenal bangsa Inggris dengan tradisi-tradisinya yang khas, hukum-hukumnya, fikiran-fikirannya serta perasaannya. Dia berpandangan bahwa  keberadaan parlemen karena kemurahan hati raja. Parlemen tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintah. James juga percaya bahwa keberadaannya adalah diatas hukum, dan ia juga menjadi ketua yudisial. Apabila dewan yudisial maupun parlemen dianggap membuat suatu kesalahan dimata raja, maka dengan mudah James I dapat mengganti atau menggeser kedudukan mereka dengan orang lain.

1)   Sikap/Tindakan James I

Pada awal masa pemerintahan James I telah memberi kesan buruk, ketika di London pada waktu penobatannya,ia menjatuhkan hukuman mati bagi seorang pencuri dengan dihukum gantung. Semestinya penjatuhan hukuman gantung dilakukan oleh lembaga Yudisial. Proses keretakan mulai tampak pada awal pemerintahan James I ketika kaum Puritan berusaha mendapatkan izin dari raja agar mereka secara sah dapat melakukan praktek-praktek kegerejaan yang mereka sukai, antara lain upacara keagamaan yang lebih diserdehanakan dan tekanan kepada isi khotbah. Selain itu, mereka mengajukan usul bagi terjemahan baru Kitab Injil.

Usulan kaum Puritan yang ingin menyederhanakan upacara-upacara yang dilakukan Gereja dipahami oleh James I, bahwa mereka hendak menuju ke semacaman Gereja Protestan seperti Gereja Presbyteria di Skotlandia. Ia memiliki banyak pengalaman memerintah di Skotlandia dari Gereja semacam itu, dan disamping itu ia berpendirian bahwa monarkhi absolut tidak akan mungkin dapat di tegakkan tanpa suatu Gereja yang dipimpinnya sendiri dengan dibantu oleh suatu monarkhi keuskupan. Meniadakan hirarki keuskupan seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang gereja Presbyteria di Skotlandia dan lebih memerlukan pada materi khotbah, menurut James I dapat membahayakan upaya dalam menyusun bentuk pemerintahan monarkhi absolut. Maka, usulan kaum Puritan tersebut ditolak oleh James I, kecuali usul terjemahan baru Kitab Injil.

Akibat penolakannya, ratusan kaum Puritan dikeluarkan dari Gereja. Anglikan sebagai Gereja orang-orang Inggris. Kebijakan pemerintah Inggris yang tidak populer itu nantinya akan memerlukan sumber konflik dari kaum oposisi. Memang, alasan penolakan James I terhadap usulan kaum Puritan lebih bersifat politis daripada alasan keagaman.

Penerapan konsep the divene-right of kings dalam usaha lebih memperkokoh kekuasaan raja, pada tahun 1616 James I memerintah hakim-hakimnya untuk menyusun perturan-peraturan yang berisi soal-soal yang berhubungan dengan rahasia keluarga raja yang tidak boleh dibahas dengan sah, kerana hal itu dapat menunjukkan kelemahan raja dan menghilangkan hormat angker yang menjadi milik serupa yang duduk di atas mahkota Tuhan.

Sikap politik James I yang tidak populer itu menyusun perselisihan antara raja dan parlemen, terutama Majelis Rendahnya. Majelis rendah mulai mempermasalahkan paham yang di anut oleh James I melalui teorinya itu, yang diartikan bahwa ia menempatkan raja sebagai penguasa tunggal di Inggris. Sebaliknya, parlemen Inggris merasa kekuasaan dan kewenangannya telah ditelikung oleh raja. Berbagai alasan parlemen Inggris yang mempermasalahkan “hak ketuhanan raja-raja” bertentangan dengan Magna Charta, hal itu mengakibatkan tahun 1611 parlemen dibubarkan yang sebelumnya pada tahun 1604 pernah dibubarkan oleh raja.

Selama tahun (1614 – 1621), James I memerintah tanpa parlemen dan tahun 1621, parlemen disidang kembali kemudian dibubarkan. Pada tahun 1624, terpaksa memanggil kembali parlemen untuk bersidang, kali ini raja ingin meminta persetujuan serta dukungan guna melawan Spanyol sebagai musuh lama Inggris, rencana itu akan segera dimulai.

Hal tersebut mendapat dukungan dari parelemen Inggris dan raja ingin membantu Protestan Jerman yang terlibat dalam Perang Tiga Puluh Tahun (1618 – 1648 ) melawan Spanyol. Namun hubungan baik dengan James I tidak menghalangi berbagai kritik terhadap raja dan meneruskan perlawanannya atas kebijakan yang dilakukan selama masa pemerintahannya termasuk ingin menghapus hak prerogratif raja. Selama masa pemerintahnya, parlemen sama sekali tidak di fungsikan sebagai masa fungsinya, berbagai hak dan wewenang parlemen telah ditiadakan. Pada tahun 1625, James I meninggal dan dan mewariskan mahkotanya serta situasi yang merugikan kepada putranya, Charles.

.

2.2.2. Masa pemerintahan Charles I (1625 – 1649 )

Setelah kematian James I dalam tahun 1625 ia di ganti oleh putranya Charles. Ia mengembalikan pengaruh Agama Khatolik ke Inggris melalui perkawinan dengan putri Katholik Prancis, akibatnya sebagian rakyatnya tidak menyukai bahkan membencinya. Bukti-bukti bahwa Charles I meneruskan berbagai kebijakan ayahnya, dapat diketahui bahwa ia tetap mempertahankan asas divine-right of kings, dan sering melanjutkan perselisihan dengan parlemen dan kaum Puritan, dan memerntah dengan “orang-orang kesayangan” yang tidak bijaksana. Ia tidak memahami seluk beluk Skotlandian serta rakyatnya yang juga adalah warganya.

Pada masa awal pemerintahannya, Charles I sudah terlibat perselisihan dengan parlemen dengan alasan bahwa Majelis Rendah selalu menolak usulan raja terutama menambah biaya untuk berperang mencari koloni, masalah-masalah luar negeri, menetapkan besarnya biaya pajak, dan sebagainya. Akibatnya, pada tahun 1625, Charles I membubarkan parlemen. Namun, raja kembali memanggil parlemen untuk bersidang pada tahun 1628.

Dalam sidang tersebut di atas parlemen bersedia membantu usulan raja tentang menambah subsidi kepentingan roda pemerintahan, asal raja mau menandatangani Petition of Right yang berisi :

1)      Pemungutan besarnya pajak harus sepengetahuan parlemen, agar tidak memberatkan rakyat.

2)      Tidak memperbolehkan menangkap sesorang kecuali dapat dijelaskan, dibuktikan kesalahannya dimuka pengadilan.

3)      Anggota-anggota militer tidak boleh ditetapkan secara paksa di rumah-rumah penduduk.

Semula raja tersebut mau menerima petisi tersebut, tetapi ia sendiri melanggarnya. Ketika parlemen hendak melakukan protes, karena pelanggaran raja terhadap petisi tersebut, raja membubarkan dewan ini tahun 1629, ia berniat memerintah Inggris tidak menyertakan keberadaan parlemen (1629 – 1640 ).

1) Tindakan Charles I

Semasa pemerintahannya, Charles I banyak melakukan penindasan dan tekanan politik, ekonomi dan agama. Ntekanan dalam bidang agama dirasa oleh orang Inggris bahwa Charles I memberikan kekuasaan pada William Laud dosen Universitas Oxford sekaligus menjadi uskup Agung Gereja Canterbury. William Laud di beri wewenang untuk memaksakan keragaman dalam gereja Anglikan sesuai dengan paham High Church Anglicanism, suatu paham yang menghendaki praktek kegerejaan yang mirip dengan Gereja Khatolik, dalam kegiatan kegerejaan upacara seremonial lebih dtekankan daripada materi Khatolik.

Penindasan ini menyebabkan pertentangan agama yang semakin meluasnya antara penganut High Church Anglicanism, dengan penganut Puritanisme. Penindasan tersebut menjadikan persoalan agama bercampur dengan masalah politik. Faham otoriter menjadi persoalan tegaknya absolutisme, sedangkan faham yang di anut orang Puritan condong kearah demokrasi dan menghendaki terjdinya toleransi beragama.

Konfik politik bercampur agama yang di sebabkan William Laud, mulai berkobar di Skotlandia. Charles I tidak memahami Skotlandia maupun Inggris. Parlemen di Inggris tidak dapat dikendalikan oleh raja seperti di Skotlandia dan menguasai sepenuhnya Gereja Anglikan. Hal serupa hendak dilakukan terhadap Gereja Presbyter di Skotlandia. Barang kali, Charles I menganggap Gereja Prebyter serupa dengan Gereja Anglikan.

Penindasan Agama oleh Charles I mendapat reaksi keras dari rakyat Skotlandia ketika ia akan menetapkan kekuasaan mutlaknya terhadap Gereja Presbyter dan berusaha memaksakan ke dalam gereja itu sistem episkopal dan “Prayer book” seperti yang terdapat dalam Gereja Anglikan.

a)   Jalan menuju perang-perang saudara (1638-1642)

Revolusi sebenarnya dimulai dari Skotlandia. Jika Charles I tidak akan memaksakan kehendaknya menekan orang-orang Skotlandia dalam bidang agama, barang kali ia akan mengalami kesulitian keuangan. Tahun 1638, bergabungklah Orang Skotlandia yang tetap memperthankan kemurnian ritual dan perjanjian orang-orang yang tetap mempertahankan Gereja Prebyterian melawan kekuasan Charles I. Maka terjadilah pemberontakan Puritan tahun 1638 sebagai awal terjadinya Revolusi Inggris, naun pemberontakan tersebut dapat dipadamkan.

Tahun 1639 Charles I bergerak ke Skotlandia untuk menguasainya, ia terkendala oleh biaya dan militer. Penyerbuan ini sering disebut “bishops War” (Perang Uskup). Sementara itu Charles I memanggil parelemen untuk melakukan persidangan untuk memperoleh uang untuk membiayai perang melawan para Uskup di Skotlandia, ternyata usaha raja tersebut sia-sia.

Tahun 1640 Skotlandia berperang lagi dengan Inggris. Mereka baru akan meninggalkan perbatasan apabila raja bersedia membayar uang tebusan. Untuk mendapatkan uang dan menyehatkan pkembali keuangan negara, Charles I terpaksa menyidangkan Parlemen. Parlemen terkenal sebagai Long Parliament (Parlemen Panjang), karena berlangsungnya selama 20 tahun (1640-1660) dan memberi kesempatan yang telah di tunggu oleh negara Inggris untuk mengorganisir perlawanan terhadap seorang raja absolut.

Jalan menuju Perang Saudara diawali ketika pada akhir tahun 1640 terjadi perpecahan kehidupan agama di Inggris. Golongan Puritan yang merupakan mayoritas di parlemen belum puas dengan kemenangan politik yang telah dicapai, dan masih bertekad melakukan pemberotakan dibidang agama. Mereka melakukan serangan terhadap sistem episkopal dalam Gereja Anglikan dan ingin menggantinya dengan sistem yang lebih mendekati sistem Presbyter. Para anggota parlemen setia pada gereja anglikan tentu tidak akan mendukung rencana ini.

Dalam situasi yang memanas, Charles I membuat satu kesalahan besar. Januari tahun 1642 terjadi penyerbuan oleh 400 pasukan militer yang sebagian merupakan pengawal raja datang ke gedung parlemen dengan maksud hendak menangkap lima orang dari kelompok opsisi. Namun sebelumnya mereka telah mengetahui rencana raja, sehingga mereka melarikan diri ke London. Jadi inseden Juni 1642 ini,  yang mencetus the Grand Remonstrance menyulut pecahnya perang saudara di Inggris. Sebulan setelahnya, parlemen menyuarakan melawan raja. Sejak saat itu Agustus 1642, pecahlah perang saudara di Inggris.

b)   Perang Saudara : Eksekusi Charles I (1642 – 1649)

Perang saudara terjadi dimana pihak raja beserta para pendukungnya, bersikukuh ingin mempertahankan monarkhi absolut dengan alasan teori hukum tuhan, sedangkan parlemen menghendaki agar pemerintahan absolut diakhiri dan disusun monarkhi konstitusional. Majelis Tinggi yang terdiri dari kaum bangsawan, sebagian parlemen memihak raja.

Pihak parlemen merupakan pihak yang menentang raja, mereka itu terdiri atas kaum Puritan yang sangat menderita ketika absolutisme benar-benar dijalankan oleh keluarga Struat. Kaum menengah yang mendukung parlemen, seperti, pedagang, pengusaha, produsen dikota. Para petani lebih memilih netral, mereka tidak memihak raja maupun parlemen.

Perang saudara Inggris diawali Juni 1642, ketika raja menolak permintaan parlemen untuk menyerahkan segala prerogative yang melekat pada dirinya. Selama dua tahun perang saudara (1642-1644) tentara royalis unggul di medan perang karena mereka telah terlatih dan memiliki banyak perwira  yang cakap dan pengalaman.

Sementara itu pihak parlemen merasa kewalahan berperang melawan pihak Royalis, berusaha meminta bantuan penguasa Skotlandia. Mereka akan mengirim tentara, asal pihak parlemen Inggris berjanji akan menjadikan Gereja Presbyter menjadi Gereja Nasional di Inggris. Trahun 1644 gabungan pasuka parlemen dan Skotlandia berhasil memperoleh kemenanganyang pertama. Tahun 1645 parlemen mengadakan reorganisasi tentaranya dan menyebutnya “New Model Army” (Tentara Gaya Baru) yang berintikan pasukan kavaleri. Kemenangan parlemen atas pasukan royalis yang di pimpin Charles I, Chales I hendak meminta perlindungan kepada pasukan Skotlandia, namun raja tidak di beri bantuan militer, Charles I di serahkan ke parlemen Inggris menjelang akhir 1646.

Perang Saudara di Inggris tahap ke dua (1648). Dalam perang pertama (1642-1646) terjadi permusuhan antara parlemen dan kaum Royalis, dalam perang Saudara kedua terjadi persekutuan antara parlemen, kaum Royalis, dan orang Skotlandia bersama-sama melawan New Model Army pimpinan Oliver Cromwell.

Oliver Cromwell merasa dikhianati oleh parlemen dan ingin menjadikan militer tentara profesianoal yang harus tetap menjaga keamanan negara. Militer tidak mengabdi dan bukan alat kekuasaan yang dipermainkan oleh penguasa, tetapi militer tetap setia pada rakyat dan negara.

Menjelang akhir tahun 1648, Oliver Cromwell menbersihkan orang parlemen radikal sebanyak 60 orang. Agar parlemen menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Setelah perang selesai tahun 1648, negara dikuasai oleh Oliver Cromwell beserta pasukannya. Ia menyetujui pembentukan mahkamah Rump Parliament untuk mengadili Charles I. Keputusan mahkamah tidak diragukan rakyat Inggris, yaitu menjatuhkan hukuman mati bagi Charles I, keluarga Struat.

2.2.3. Oliver Cromwell dan Masa Transisi (1649 – 1660)

Inggris dibawah rezim Oliver Cromwell mengubah monarkhi menjadi rebublik dengan bebagai nama organisasi. Tahun 1649 – 1660 di sebut sebagai periode Transisi, Inggris tidak memiliki seorang Monarch (Raja). Selama masa transisi di pimpin oleh Oliver Cromwell, dikukuhkan dengan deklarasi (Rump Parliament) yang berisi tentang  Inggris menjadi negara Pesemakmuran tanpa keberadaan raja maupun House of Lords pada awal tahun 1649.

Bentuk pemerintahan yang di konsep Oliver Cromwell “Persemakmuran dengan suatu Council of State” (Dewan Negara) yang para anggotanya dipilih oleh Long Parlaiment kemudian lebih spesifik disebut Rump Parliament. Oleh Oliver Cromwell parlemen diperkecil dengan menghapus Majelis tinggi, namun majelis rendah masih memegang kekuasaan legislatif. sehingga timbul pertentangan antara Rump Parliament dan militer menyangkut masalah agama dengan sudut pandang yang berbeda. Akhirnya dewan itu di bubarkan dan di ganti dengan Parliament of Saints (parlemen orang-orang Suci). Dewan baru ini pun berselisih masalah agama, dan kemudian dibubarkan lagi bulan Desember 1653.

Bentuk pemerintahan yang di susun “Persemakmuran” diperbaiki lagi menjadi Protektorat dengan menempat kan Oliver Cromwell sebagal “Lord Protector” (sang pelindung). Parlemen mengadakan persidangan pertama tahun 1654, yang berusaha merubah konstitusi sehingga terdapat perseliihan dengan Oliver Cromwell tidak dapat di hindarkan lagi. Tahun 1655 parlemen itu dibubarkan.

Akhir pemerintahan Oliver Cromwell :

Oliver Cromwell meninggal tahun 1658 sebagai tokoh yang disebut Lord Protector, di ganti oleh putranya Richard Cromwell. Namun ia tidak mewarisi sufat kepemimpinan militer sehingga mudah timbulnya anarki. Rakyat Inggris siap kembali ke sistem Monarkhi dan meninggalkn sistem republic. Segera Jendral Monck merebut kekuasaandari Richard Cromwell tanpa pertumpahan darah. Long Parliament hasil pemilihan tahun 1640, ia menyidangkan kembali guna memberi kesempatan kepada dewan itu untuk membubarkan diri. Setelah pembubaran itu terlaksana, dibentuk parlemen baru dengan pemilihan bebas.

2.2.4. Masa Charles II (1660 – 1685)

Dalam sejarah bangsa Inggris, masa pemerintahan Charles II disebut Restorasi, karena mengembalikan bentuk pemerintahan republik pada masa Oliver Cromwell kembali lagi menjadi monarkhi.

Latar belakang Restorasi ini karena adanya berbagai tindakan radikal yang menginginkan perubahan secepatnya, walaupun harus menabrak berbagai lembaga tradisionsal yang telah lama ada. Lembaga tradisional yang telah ada seperti Monarkhi, Common Law, Magna Charta dan Parlemen, walaupun banyak penyimpangan.

Masa pemerintahan Charles sebagai pengganti dari masa Oliver Cromwell, berjanji akan memerintah Inggris sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh parlemen yang tertuang dalam undang – undang. Berarti raja tidak akan menterapkan absolutismenya.

Berbagai kelompok yang muncul dengan beragam kepentingan, sebenarnya mereka berebut ingin menguasai keparlemenan di Inggris. Raja memanfaatkan situasi politik pada masa itu dengan melakukan politik adu domba. Melalui cara tersebut, keinginan  Charles II mengembalikan monarkhi absolut dengan dukungan sebagai kaum royalis diharapkan dapat berhasil

Pada masa pemerintahan Charles II partai politik secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok partai Torries adalah pendukung monarkhi yang sebgian besar terdiri atas bangsawan rendahan dan para Gentry dan partai whig  yaang terdiri atas bangsawan tinggi dan kelas menengah yang mendominasi suara di Parlemen.

Parlemen Inggris berhasil didominasi oleh partai Whig yang tidk ingin James meggantikan Charless II karena bukan keturunan yang sah. Kaum Torries menentang rencana itu. karena pertikaina kedua kelompok tersebut maka Charless II membubarkan Parlemen dan melaksanakan pemerintahan yang absolut.

2.1.5. James II (1685 – 1689)

Ketika Charless II meninggal pada tahun 1685, ia digantika adiknya James II (1685-1688) yang beragama katolik. Penobatan Jamess  II mengalami perlawanan dari kaum Whig dengan pemimpin Duke of Montmouth dengan dukungan dari ribuan orang dari para baron. Akan tetapi pemberontkan ini dapat dibasmi dan pembalasan dendam yang sangat kejam dengan menjatuhkan hukuman mati setelah diberi penyiksaan terlebih dahulu. Akibat tindakan James yang kejam  ini membuat kaum Torries  harus meninjau kembali posisisnya.

James II dalam menghadapi kaum oposisi tidak merasa gentar. Agar tujuannya dapat tercapai ia mengembalikan Inggris kepangkuan Gereja Katolik Roma. Ia membentuk tentara yang besar dengan para tentara katolik dari polandia. James II merasa memiliki hak prerogative untuk menangguhkan pelaksanaan semua undang – undang. Ketika dewan parlementer mengajukan protes , dewan ini dibubarkan. Tindakan James II mempertahankan monarkhi absolut dengan menempatkan  Agama Katolik sebagai agama  negara yang menambah kegusaran dan kesengsaraan rakyat Inggris dari berbagai lapisan masyarakat.

Situasi politik muncul ketika istri kedua James II melahirkan anak laki-laki pertama pada keluarga James II. Berita ini menimbulkan oposisi yang tidak puas, karena raja sudah lanjut usia dan memiliki putri yang beragama Protestan bernama Mary dan telah menikah dengan pangeran Wiliam of Orange dari Belanda, tetapi dengan lahirnya anak laki-laki ini yang akan didik dengan ajaran agama katolik, harapan ini musnah. Untuk itu pemimpin partai Whig dan Torries bersepakat segera mengirim undangan rahasia pada Wiliam dan Mary di Belanda. Kedatangan mereka disambut hangat oleh para tentara dan masyarakat. Karena James sudah tidak kuat lagi dan tentaranya membela Wiliam dan Mary akhirnya keluarga James II melarikan diri ke Prancis. Wiliam membiarkanya lolos karena disamping ia adalah mertuanya sendiri dan ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah.

Pada Desember 1688 menyatakan bahwa James II telah meninggalkan negara dan karenanya telah turun tahta. Setelah penobatan itu, menjadi kerajaan parlementer dengan pemerintahan yang kuat. Sehingga tidak ada penguasa yang mengatakan pemerintahan atas dasar hak ketuhanan, karena faktanya dilakukan melalui pemungutan suara diparlemen. Hal mempunyai arti histories,dan menandainya berakhirnya persaingan antara parlemen dan monarkhi yang telah berlangsung berabad-abad.

2.1.6 Perubahan –Perubahan Dan Suksesi (1689-1702)

Pada masa pemerintahan William III beserta Mary, sesuai dengan konstitusi di Inggris masa itu terjadi perbedaan azas di bidang politik antara partai Whig dan Torries yang telah terselesaikan dalam The Glorious Revolution. Bentuk pemerintahan kerajaan dan Gereja Anglikan sebagai Gereja nasional Inggris telah dikembalikan, maka kemerdekaan beragama pun dihapuskan dengan dikeluarkannya suatu rentetan undang-undang terhadap kaum Dissenters.

Sebenarnya pada kaum Dissenters masih ditemukan adanya undang-undang yang membatasi mereka seperti Test Act dan Corporation Act yang menyebutkan bahwa kaum Dissenters dan katolik dilarang menduduki Parlemen dan jabatan sipil dan militer. Namun bagaimana pula Toleration of  Act adalah langkah maju kearah toleransi yang sebenarnya.

Pada masa pemerintahan William III dan Mary terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh bekas raja Inggris , James II, pada tahun 1690, yang mendarat di Irlandia. Latar belakang Pemberontakan adalah perampasan tanah orang Irlandia yang diberikan pada orang Protestan Inggris pada masa pemerintahan Oliver Cromwell. Dalam peperangan tersebut pasukan-pasukan militer Prancis dan Irlandia berhasil dikalahkan di pertempuran Sungai Boyne, kekalahan itu membuat James II melarikandiri lagi ke Prancis.

Akibatnya orang Irlandia yang beragama katolik oleh undang-undang dilarang menjadi anggota Parlemen, guru, dan menduduki jabatan lain baik sipil dan militer. Rakyat Irlandia merasa betapa tindakan Inggris begitu yang tidak adil dan sangat merugikan, hal itu telah menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan terhadap Inggris. Pada masa William III dan Mary dalam menata Politik luar negerinya, melakukan revolusi diplomatik. Pada masa Charles II dan James II, Inggris ditempatkan pada posisi “Satelit Prancis” sedangkan dibawah William dan Mary posisinya berubah total dengan memperkasai suatu “Persekutuan Besar” sejumlah Negara Eropa seperti : Belanda, Brandenbrug, Savoy, Jerman, dan Spayol.

Pada tahun 1701 diberlakukan Act of Settlement berisi mengamankan hasil – hasil Glorious Revolution. Bahwa pengganti raja tidak boleh seorang pewaris dari Raja James II yang beragama katolik. Dan telah diputuskan bahwa penggatinya adalah Anne sebagai penguasa dan jika meninggalakan digantikan Sophia dari Hanover ,Jerman, cucu James I. 

2.1.7 Akhir Keluarga Stuart (1702-1714)

Berdasarkan undang-undang yang tercantum pada Act of Settlement yang telah disusun oleh parlemen, Anne ditetapkan menjadi ratu Inggris pengganti William III, Ia adalah adik Mary II dan hal itu merupakan tanda bahwa James II tidak mungkin lagi menjadi raja Inggris. Pada masa pemerintahan Ratu Anne Inggris telah disibukan dengan masalah perang dengan Prancis. Partai Whig adalah golongan mayoritas anggota yang menguasai Majelis Rendah, sangat antusias dalam mendukung kebijakan Ratu Anne memperkuat angkatan perang Negara. Kebijakan Ratu Anne banyak melibatkan perang dengan negara lain yang menimbulkan pro dan kontra dilingkungan partai yang duduk di Parlemen.

Pergantian raja :

Peristiwa memburuknya kesehatan Ratu Anne  mrenimbulkan permasalah dilingkungan Parlemen Inggris. Siapa yang akan menggatikan jika ratu meninggal. Partai Torries yang berkuasa di parlemen tetap menggunakan ketentuan Act of Settlementakan tetapi pihak lain Ingin mendudukan James III walaupun beragama Katolik. Sementara kericuhan terjadi Ratu Anne  meninggal dunia. Seharusnya yang menggantikan adalah Ratu Sophia akan tetapi baru saja meninggal terlebih dahulu. Dan anak laki-lakinya bernama George I diangkat menjadi Putra Mahkota. Kemudian 2 tahun kemudian 1714 ia dinobatkan sebagai raja (1714-1727). Baru setelahnya digantikan oleh adiknya George II (1727-1760).

2.3  Absolutisme di Negara Perancis

Pasca feodalisme Perancis mengalami sistem pemerintahan baru, yakni munculnya Perdana Menteri sebagai kawan kerja Raja. ketika pemerintahan di awali olah LOUIS XIII dan Perdana Menteri Richeliu, pada saat itu telah diletakkan dasar-dasar pemerintahan Perancis yang mengharap pada pemerintahan yang absolutisme.

Pengganti LOUIS XIII adalah LOUIS XIV didampingin Perdana Menteri Mazarin, saat ini merupakan penyempurnaan konstitusi. namun sejak Mazarin meninggal, louis XIV segera mengmbil alih seluruh kekuasaan pemerintahan dengan landasan pemerintahan absolutisme yang telaha da, terciptalah pemerintahan absolute di Perancis langsung ke puncak.

Louis XIII meletakkan dasar absolutisme. pada pemerintahan louis XIV puncak absolutisme di Perancis mencapai puncaknya. Louis XIV mulai menguatkan kelompok oposisi terutama dari golongan cendikawan Perancis. dari kelompok oposisi inilah segera diluncurkan berbagai tulisan mengkritik terhadap pemerintahan Louis XV. sehingga eksistensi raja mulai merosot. ada semboyan "L'etat Cest Moi" (negara adalah saya). pada saat Louis memerintah, ini adalah pedomannya. karena mampu mepertahankan pemerintahan untuk mempertahankan status quo.

Posisi oposisi memperoleh angin segar, yang mendapat dukungan dari bawah. ketika Louis XV diganti Louis XVI pada saat ini yang tampil di Perancis adalah kehancuran ekonomi, politik dan hukum. akibatnya oposis semakin besar, terjadilah revolusi Perancis tahun 1789. absolutisme Perancis dimulai dari Louis XII sampai Louis XVI.  Perancis dan Inggris merupakan cermin absolutisme di Eropa. Perancis mencapai puncak pada pemerintahan Louis XIV, Inggris pada masa James II.

   Di dalam bidang ekonomi, Menteri Jean Baptiste Colbert (1622-1683) sangat besar jasanya dalam melaksanakan politik ekonomi Merkantilisme. Sehingga pada masanya sering disebut dengan masa Colbertisme. Semua kewajiban perdagangan dan perekonomian diatur oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dalam jumlah yang sangat besar. Pada masa kekuasaan Raja Louis XIV (1643-1715) kekuasaan absolutisme Perancis mencapai puncak kejayaannya. Terbukti dengan beberapa langkah yang ditempuh oleh Raja Louis XIV dalam masa pemerintahannya, diantaranya :

1.    Mematahkan benteng-benteng kaum Calvinist yang merupakan negara-negara kecil di dalam lingkungan kerajaan Perancis.

2.    Menghapuskan kekuasaan kaum bangsawan feodal dan raja-raja vasal, sehingga mereka tinggal menjadi tuan-tuan tanah.

3.    Fungsi dan peranan lembaga perwakilan rakyat dihapuskan pada pemerintaha Raja Louis XIV.

Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis XIV adalah sebagai berikut :

1.    Memerintah tanpa undang-undang

2.    Memerintah tanpa dewan legislatif

3.    Memerintah tanpa kepastian hukum

4.    Memerintah tanpa anggaran belanja yang pasti

5.    Memerintah tanpa dibatasai oleh kekuasaan apapun.

Raja Louis XIV terkenal dengan ucapannya “L’etat c’est moi” (negara adalah saya) yang merupakan suatu semboyan abadi yang melukiskan bagaimana seorang raja absolut paling berhasil dikawasan eropa pada masa itu. Masyarakat kota merupakan penentang utama terhadap sikap dan pemerintahan Raja Louis XIV.

Golongan ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1.    Menjunjung tinggi azas persamaan

2.    Menjunjung tinggi kebebasan

3.    Penggunaan akal fikiran yang sehat dan serba perhitungan

4.    Kehidupan warga masyarakat kota yang bersifat liberalisme.

Akhirnya, Amerika Serikat berhasil memperoleh kemerdekaannya tanggal 4 juli 1776, dimana dalam perang itu Perancis memberikan bantuan kepada Amerika. Bantuan itu berupa pasukan sukarelawan dibawah pimpinan Jendral Marquis de Lavayette, sehingga sekembalinya di Perancis Ia menyebarkan semangat dan cita-cita kemerdekaan, kebebasan dan persamaan.

Tokoh-tokoh pembaharuan yang menentang kekuasaan absolutisme raja-raja Louis diantaranya :

1.    John Locke (1632-1704) Seorang filsuf Inggris yang menganjurkan adanya undang-undang (konstitusi) dalam suatu kerajaan dan berpendapat bahwa manusia memiliki hak-hak sejak lahir seperti hak kemerdekaan, hak memilih, hak untuk memiliki dan sebagainya.

2.    Montesquieu (1689-1755)- Seorang filsuf berkebangsaan Perancis dalam bukunya L’Esprit des Lois (1748) (The Spirit of The Law) menyatakan bahwa suatu negara yang ideal adalah yang kekuasaannya dibagi atas tiga kekuasaan yaitu:

·  Legislatif (pembuat Undang-Undang)

·  eksekutif (pelaksana Undang-Undang)

·  Yudikatif (mengadili setiap pelanggar undang-undang)

Ketiga hal diatas sering disebut dengan Trias Politica

3.    Jean jacques Rousseau (1712-1778) Seorang filsuf Perancis dalam bukunya yang berjudul Du Contract Social (Perjanjian Masyarakat), mengatakan bahwa manusia sejak lahir adalah sama dan merdeka. Oleh karena itu ian menganjurkan sistem pemerintahan demokrasi atau kedaulatan rakyat dengan semboyan ” dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”

2.4  Absolutisme di Negara Rusia

Setelah berhasil mengusir orang-orang Polandia yang menguasai Moskow dan membebaskan Kremlin pada bulan oktober 1612, pada bulan Februari tahun berikutnya di kota tersebut Zemsky Sobor memilih Mikhail Rumanov, yang saat itu berusia 16 tahun, sebagai Tsar baru untuk memimpin Rusia. Mikhail Rumanov walaupun bukan keturunan dinasti Ryurik, namun masih merupakan kerabat dalam silsilah penguasa Rusia. Ayah Mikhail, Fyodor Rumanov yang lebih dikenal sebagai Pendeta Filaret, adalah saudara sepupu (dari garis Ibu) dengan Tsar Fyodor I (putra Ivan IV).

Kepemimpinan Filaret dalam pemerintahan Tsar Mikhail menunjukkan hubungan Negara dan gereja, dimana Gereja Ortodoks memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam penentuan kebijakan Negara. Pemerintahan Mikhail ditandai dengan meningkatnya perekonomian pemerintah Moskow. Industrialisasi (termasuk industry militer) dikembangkan dengan cara mendatangkan pengusaha, ahli-ahli dari Eropa Barat khususnya Belanda dan Skotlandia. Kebijakan perluasan wilayah baik ke barat (Eropa) dan ke timur (Asia) mengalami perkembangan yang pesat. Dinasti Rumanov melahirkan banyak pemimpin besar Rusia seperti Peter Agung, Katerina II (Agung) dan Aleksandr I yang membawa Rusia menjadi sebuah imperium yang disegani tidak hanya di Eropa namun di seluruh dunia.

2.4.1 Rusia pada masa Peter I

Rusia modern tak bisa dilepaskan dari sosok seseorang Tsar Peter Agung (Peter I). Ia seseorang pemimpin yang keras dan memilki perangai yang unik yang membedakannya dari pemimpin-pemimpin Rusia yang terdahulu. Ia lebih menyukai bidang-bidang teknik.Peter naik tahta dalam usia yang masih sangat muda, belum mencapai 10 tahun, tepatnya pada tanggal 27 April 1682. Bersama saudara tirinya Ivan Alekseyevich, Peter dinobatkan menjadi Tsar Rusia.

Ketika masih berusia 6 tahun, ayahnya, Tsar Aleksei, meninggal dunia. Kematian tersebut diikuti konflik di kalangan keluarga kerajaan, mengingat Tsar Aleksei punya 2 orang istri. Kedua orang istri menginginkan tahta bagi kalangan mereka sendiri. Berbagai peristiwa perebutan pengaruh di istana menjadi faktor penting yang turut membentuk karakter Peter menjadi sosok yang keras terhadap musuh-musuhnya. Melihat ketertinggalan bangsanya dibanding negara-negara Eropa lainnya, Peter memutuskan untuk mengadakan berbagai perubahan mendasar dalam pemerintahan dan masyarakat. Setelah di atas takhta Petrus Rusia ambisi untuk cepat menjadi jelas. Dia terlibat Kekaisaran Ottoman, dan mengambil Laut Azov di muara Sungai Don, Rusia memberikan akses ke Laut Hitam, dan dari sana ke Mediterania dan Atlantik. Rusia sekarang memiliki pelabuhan air hangat.

Pada tahun 1697 Rusia mengirimkan sebuah misi keliling Eropa Barat dalam rangka mencari dukungan dalam perang menghadapi Turki. Misi yang melibatkan ratusan bangsawan dan voluntir tersebut secara resmi dipimpin oleh 3 orang Duta Besar yakni: Lefort, Golovin, dan Vozntsin, walaupun sebenarnya Misi Besar tersebut dipimpin oleh Peter sendiri. Peter ingin melihat apa yang penguasa lain lakukan, apa prioritas mereka, bagaimana mereka menggunakan kekuasaan mutlak, sehingga ia bisa meniru mereka dalam modernisasi Rusia.

Setelah kampanye yang sukses ini, Petrus memulai atas Grand Tour di Eropa, menyerap segala sesuatu yang bisa ide-ide Barat dan teknologi. Tidak seperti kebanyakan penguasa, Petrus percaya bahwa cara terbaik untuk belajar adalah dengan melakukan, dan ia sangat tertarik pada pembangunan kapal-kapal . Di Belanda dan di Inggris, dia sering menggulung lengan baju dan bergabung dengan buruh umum pada tugas-tugas mereka. Pada kesempatan tersebut Peter mengunjungi kota-kota seperti Liban, Pillau, Kenigsburg. Peter juga mengunjungi Belanda yang terkenal sebagai negeri pembuat kapal dan ahli militer.

Pada tahun 1698 ia bertolak ke Inggris untuk mempelajari arsitektur kapal di negara yang dikenal dengan armada laut yang cukup tangguh tersebut. Pada tanggal 18 April ia meninggalkan Inggris dan langsung ke Austria. Dari Wina, ia sebenarnya ingin ke Republik Venesia, namun ada berita tentang Pemberontakan Strelsty yang terjadi di Rusia. Dalam perjalanan pulang Tsar Peter bertemu dengan Raja Polandia, August II. Pertemuan ini sangat mengesankan Peter, hingga keduanya sepakat untuk saling membantu.

Pada tanggal 30 September 1698, 200 orang pertama yang terlibat dalam Pemberontakan Strelsty dihukum mati, 5 orang diantaranya dipenggal dengan tangan Peter sendiri. Proses penghukuman berlangsung lama. Sekitar 200 pemberontak dihukum gantung di dekat Monasteri Novodevichi Moskow, dan mayat mereka dibiarkan sampai 5 bulan.

Satu hal yang ia jelas melihat di mana-mana di Eropa Barat adalah penekanan pada perang, pertahanan, perluasan, dan militer. Peter karena itu banyak menaruh perhatian ke dalam membangun kembali dan modernisasi pasukannya. Bangsawan yang diperlukan untuk melayani untuk kehidupan di tentara atau di birokrasi, dan kaki tentara wajib militer mudah dari budak petani. Angkatan bersenjata Rusia, yang jumlahnya sebanyak 200.000 orang, menjadi kekuatan tempur modern, dengan disiplin baru, senjata baru, seragam baru dan lain-lain. Fungsi yang paling penting dari tentara adalah untuk melawan Kekaisaran Turki tetangga.

Salah satu isu paling lama berdiri dalam urusan luar negeri Rusia ialah minat mereka untuk menguasai kawasan Laut Hitam, hal itu dimulai dari pemerintahan Peter Agung dan berlanjut hingga saat ini. Masalahnya adalah Rusia kebutuhan untuk sebuah pelabuhan yang tidak membeku di musim dingin, yang disebut “pelabuhan air hangat”. Jika Rusia adalah untuk mengembangkan ekonomi ekspor, mereka harus memiliki cara untuk memindahkan barang-barang besar tahun-sekitar, yang mungkin dari satu-satunya pelabuhan barat Rusia telah, tinggi di Laut Baltik. Jadi, Peter menargetkan pelabuhan Laut Hitam sudut ekspor. Satu-satunya masalah adalah bahwa seluruh Laut Hitam itu dikendalikan oleh orang Turki, maka perang terus-menerus untuk mengamankan pelabuhan di sana. Setelah port tersebut telah didirikan, masalah berikutnya adalah untuk memastikan bahwa kapal-kapal bisa keluar dari Laut Hitam melalui selat sempit dari Bosporus dan Dardanella sekali lagi dikendalikan oleh orang Turki. Dengan demikian, masalah pelabuhan air hangat berlangsung lama setelah kematian Peter Agung, dan bahkan hari ini, Rusia sangat berhati-hati pada urusan di daerah Turki dan Laut Hitam.

Proyek besar lain bahwa Petrus melakukan demonstrasi dalam modernisasi adalah meninggalkan gedung DPR yang lama di Moskow dan konstruksi yang baru ultra modern di tepi Laut Baltik. Dia membawa barat terbaik arsitek dan perencana kota ke Rusia untuk meletakkan luar kota dan bangunan baik, dan memiliki istana megah yang dibangun di tepi air. Istana itu hampir satu duplikat yang sama persis istana Versailles, yang merupakan semacam simbol kekuasaan di Perancis.

Petrus juga mengalihkan perhatian pada ekonomi Rusia sebagai bagian dari rencana modernisasi. Pajak itu, seperti biasa, pertimbangan utama, dan ia menciptakan semua jenis pajak baru selain untuk memperbaiki koleksi pajak yang telah ditetapkan. Pajak muncul di hampir segalanya. Salah satunya adalah dikenai pajak atas jumlah orang dalam keluarga mereka, jumlah lahan yang dimiliki, jumlah penginapan, atau pabrik, atau bisnis lain yang mereka miliki. Di samping itu, ada pajak atas barang-barang seperti biasa seperti kulit, daging, dan garam. Ada pajak atas jumlah ruang bawah tanah dalam satu rumah, ini menjadi sesuatu dari pajak pendapatan, karena hanya orang kaya punya cukup uang untuk membangun rumah yang cukup besar untuk memiliki ruang bawah tanah. Ada pajak untuk menikah, dan bahkan pada dikubur, seperti peti mati yang diperlukan untuk pemakaman, dan dikenai pajak. Beberapa pajak bahkan dirancang untuk menghukum perilaku kuno dan imbalan modern, seperti pajak janggut. Janggut yang tradisional di Rusia, tetapi jika seorang pria ingin memakai satu, ia harus membayar pajak.

Petrus juga mengembangkan kebijakan komersial baru sebagai bagian dari modernisasi ekonomi. Menyalin dari Perancis, ia membangun sebuah kapal dagang pengiriman untuk ekspor, dan mendorong ekspor bulu dan biji-bijian dan kayu. Ia juga mengembangkan pertambangan, metalurgi, dan perusahaan tekstil, sehingga awal sesuatu dari mini revolusi industri. Tenaga kerja berasal dari petani-budak, yang ditugaskan oleh tuan tanah / pemilik, yang pada gilirannya diperintahkan oleh Tsar untuk membangun bisnis tertentu.

Budaya Rusia juga diperlukan modernisasi. Karena kurangnya lembaga pendidikan di Rusia, ia memaksa para bangsawan untuk mengirim anak-anak mereka ke luar negeri untuk pendidikan mereka, yang berarti bahwa mereka kembali tidak hanya dengan pendidikan modern, tetapi juga banyak ide-ide modern lainnya. Petrus menyederhanakan alfabet Rusia, mendorong sastra, dan mengedit koran pertama. Peter Agung bisa melakukan semua ini karena ia adalah seorang penguasa mutlak. Bahkan, ketika berpikir tentang absolutisme, bentuk di Rusia ini boleh dibilang yang paling mutlak dari semua sistem mutlak.

Namun, sebelum meninggalkan topik ini, dua titik tentang Peter Agung dan modernisasi harus dilakukan. Pertama, ia dimodernisasi hanya bagian kecil dari total penduduk, orang kaya. Untuk petani Rusia, tidak ada modernisasi, tidak ada perubahan dalam situasi. Satu-satunya perubahan ia akan menyadari akan kenaikan pajak. Oleh karena itu, modernisasi hanya mencapai sebagian kecil dari Rusia. Kedua, modernisasi meninggal ketika Petrus berhenti memerintah. Akhir modernisasi setelah Peter Agung pada tahun 1917 berarti bahwa ketika kaum Bolshevik menggulingkan pemerintah dan mendirikan tsar Revolusi Rusia, salah satu masalah terbesar yang mereka hadapi adalah negara keterbelakangan dibandingkan dengan seluruh Eropa.

Perebutan Kekuasaan Istana Pasca-Peter Agung

Setelah meninggalnya Peter I tanpa menunjuk pewaris tahta, kalangan istana mengalami beberapa usaha perebutan kekuasaan antar kelompok-kelompok bangsawan yang berkuasa. Katerina I (1725-1727) adalah isteri Peter I yang kemudian berkuasa setelah Peter I meninggal. Ia mendapat dukungan bangsawan pengawal, walaupun mendapat perlawanan dari Senat. Walaupun tidak pernah mendapatkan pendidikan formal dan buta huruf, Katerina I memahami karakter suaminya. Ia menyerahkan urusan-urusan kenegaraan kepada sebuah dewan yang dinamai Dewan Rahasia Tertinggi yang dibentuk pada 1726. Dewan yang terdiri dari para bangsawan terkemuka itu memiliki mandate yang luas untuk membatasi kekuasaan Tsar. Banyak peninggalan Katerina I penting untuk dicatat yaitu: Ekspedisi Bering (untuk mengetahui apakah Benua Asia dan Amerika Utara menyambung); Pembukaan Akademi Ilmu Pengetahuan;Usulan Pembentukan Ulozhenie dan beberapa undang-undang administratif.

Katerina I meninggal pada 1727, dan menyebutkan bahwa Peter II (cucu Peter I dari isteri I) sebagai pewaris yang sah. Peter II yang masih sangat muda ( baru berusia 12 tahun) menjadi objek perebutan pengaruh kalangan bangsawan istana. Para bangsawan berusaha untuk menanamkan pengaruh mereka. Namun secara mendadak pada tanggal 19 Januari 1730, Peter II meninggal secara mendadak sehari menjelang pernikahannya, dikarenakan sakit.

Meninggalnya Peter II secara mendadak dan usaha merebut kekuasaan oleh para bangsawan Dolguruki dengan membuat surat wasiat palsu juga mengalami kegagalan, dan hal tersebut membuat Dewan Rahasia Tertinggi mencari pewaris yang sah. Namun hal tersebut mengalami jalan buntu, mengingat Peter II adalah keturunan laki-laki terakhir dari Dinasti Rumanov. Dan akhirnya Dewan Rahasia Tertinggi menunjuk Anna Ivanovna (1730-1740) sebagai pewarih kerajaan (saat itu Anna Ivanovna sudah menjadi janda).

Dewan Rahasia Tertinggi mengundang Anna Ivanovna untuk memimpin Imperium Rusia dengan beberapa syarat mengikat. Selama menjadi Imperatritsa ia tidak diperkenankan menikah; tidak berhak menunjuk keturunanya sebagai pengganti, mengumumkan perang dan menetapkan pajak. Anna menyetujui perjanjian tersebut, dan Anna pun di angkat menjadi Imperatritsa Rusia. Namun setelah menjalankan pemerintahan ia merasakan tekanan yang terlalu berat dari kalangan bangsawan. Dengan mempertimbangkan untuk mempertahankan kekuasaan ia merobek perjanjian dan membubarkan Dewan Rahasia Tertinggi.

Menjelang kematiannya, Anna mengumumkan Ivan VI (keponakannya yang masih berusia 2 tahun) sebagai pewaris tahta, dan mengangkat Bryon sebagai Regent hingga Ivan dewasa dan siap menerima tahta. Anna meninggal pada 17 Oktober 1740 setelah sakit selama 12 hari. Namun tidak sampai 1 bulan setelah Anna meninggal, ibu dari Ivan VI (Anna Leopoldovna), mengadakan kudeta dan mengumumkan diri sebagai pemimpin negara. Byron ditangkap dan dikirim ke pembuangan.

Setelah setahun dari peristiwa kudeta oleh Anna Leopoldovna, terjadi kudeta yang dilakukan oleh Elizaveta Petrovna (puteri Peter I), yang didukung oleh sebagian besar perwira dan prajurit Preobrazhenski. Setelah kudeta berhasil, Elizaveta Petrovna, menandatangani Manifes pengangkatan dirinya sebagai penguasa Rusia. Dalam pemerintahannya Elizaveta Petrovna banyak mengungkap adanya konspirasi. Hal ini disebabkan ketidakpuasan para bangsawan yang melihat bahwa keturunan Ivan V lebih berhak daripada keturunan Peter I. untuk menyelamatkan garis keturunan Peter I, Elizaveta mengundang keponakannya, Charles Peter of Holstein, untuk mempersiapkan sebagai penggantinya. Tanggal 27 November 1742, Charles Peter diumumkan sebagai pewaris tahta, menggantikan Elizaveta sebagai Peter III.

2.4.2 Rusia pada masa Peter III

Peter III ( 1761-1762), adalah pewaris tahta kekaisaran Rusia pada pertengahan Abad 18, kaarena desakan Tsarina Elizaveta Petrofna, sebagai upaya untuk mempertahankan garis keturunan Peter I. Ia tidaklah terlalu dekat dengan kebudayaan rusia dan slavia secara umum, mengingat ia hidup dan dibesarkan di lingkungan kerajaan Prussia. Walaupun masih keturunan Peter Agung, Peter III adalah seorang lutheran yang begitu membanggakan Prusia. Pangeran yang terlahir dengan nama Charles Peter of Holstein ini kemudian di babtis secara ortodoks dengan nama Peter Vyodorovich ketika ia kembali ke rusia untuk dicalonkan sebagai pewaris tahta. Pada tahun 1745 Pangeran Holstein ini juga menikah dengan seorang putri bangsawan Prusia bernama Sophi Auguste Frederica.

Peter III adalah sosok yang lemah tetapi kasar. Sebagai tsar ia tidak memiliki kemampuan sebagai pemimpin sebuah negara besar. Keberpihakannya pada Prusia mempengaruhi kebijakan internasional Rusia. Pada awal pemerintahannya ia langsung membuat perjanjian perdamaian dengan Prusia yang saat itu diperintah oleh Frederik II. Padahal saat itu Rusia berposisi cukup kuat untuk menaklukan Prusia. Peter III justru memberikan kesempatan kepada Prusia untuk memperkuat diri.Peter III yang tak menguasai bahasa Rusia dengan baik itu dipaksa turun tahta oleh intrik yang dipersiapkan oleh Katarina II, istrinya Juni 1762. Ia dibunuh sebulan setelah diturunkan dari tahta.

2.4.3 Rusia Pada massa Katerina II ( 1762-1792)

Setelah katerina naik tahta, ia kemudian membentuk komisi militer yang bertugas menyelenggarakan reformasi pasukan bersenjata. Komisi militer ini adalah jawaban atas ketidakpuasan yang ditimbulkan oleh reformasi militer yang dilaksanakan rezim sebelumnya. Berbagai persoalan masyarakat yang selama ini terlupakan oleh pemimpin monarkhi seperti masalah kesehatan, justru mendapatkan perhatian khusus dari katerina II. Ia juga membentuk kolega ekonomi guna menurunkan inflasi sebagai akibat pengeluaran yang besar dalam perang melawan turki. Ia juga memperluas arus imigrasi bangsa asing untuk tinggal dan berusaha di rusia.

Pemerintahan katerina tidak berjalan dengan baik sesuai dengan yang di harapkan. Katerina di hadapkan pada masalah dalam negeri yang tidak ringan. Selain inflasi yang menimbulkan keresahan, pemberontakan juga terjadi pada masa pemerintahannya. Sekitar 200 ribu orang berjuang untuk pugachev yang menjanjikan kebebasan budak dan mengembalikan hak hak istimewa bangsa Kosak. Periode pemrintahan Katerina II memberikan banyak kemajuan bagi rusia tak hanya di bidang politik dan pemrintahan. Kesehatan Katerina mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya usia. Katerina II meninggal 7 November 1796 dan di teruskan oleh putra tunggalnya Pavel Petrovich yang berkuasa hingga 1801.

2.4.4 Rusia Pada masa Alexander I (1801-1825)

Alexander adalah putera pertama Paul I dengan Imperatrich Maria Feodorovna. Ia lahir pada 12 Desember 1777. Menduduki tahta pada 12 Maret 1801 dan mendapatkan mahkota kerajaan setengah tahun kemudian, kemudian lupa akan ide-ide liberal, pembebasan petani, budak, dan konstitusi tidak dilaksanakan. Perhatian utamanya adalah perang dengan napoleon. Pada akir pemeintahan ia mengikuti mengikuti politik metternich, politik intervensi yang dilancarkan terhadap gerakan-geraan revolusoiner. Oposisi datang dari kalangan opsir-opsir muda yang telah mengenal liberalisme dari barat.

2.4.5 Rusia Pada masa tsar Nikolas II

Sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh tsar Nikolas II merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh ayahnya tsar alexsander III. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan absolut, yakni tsar sebagai penguasa tertinggi yang tidak dapat di ganggu gugat keputusan maupun perbuatannya. Pemerintahan tertinggi di kerajaan Rusia adalah tsar yang di bantu oleh golongan otokrasi Rusia.

Negara sangat tergantung pada perintah dan kehendak tsar yang di anggap sebagai hukum. Tsar melakukan pemerintahannya dengan bantuan kabinet yang disebut Dewan kekaisaran. Mentri-mentri dalam kabinet bertanggung jawab secara langsung kepada tsar. Tsar adalah kepala pemrintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Tugas–tugas administratif dilaksanakan oleh golongan konserfatif.

Tsar nikolas II adalah seorang raja yang sangat percaya dan yakin bahwa otokrasi merupakan sesuatu yang paling tinggi dan paling dibutuhkan oleh Rusia. Ia sangat memusuhi pikiran–pikiran konstitusionil bahkan mengatakan bahwa ia akan menjaga prinsip–prinsip otoraksi setegas bapaknya yakni tsar Alexsander III. Upaya – upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya.

Dampak Absolutisme di Rusia         

Pemerintahan masa Nicholas II banyak muncul kelompok-kelompok rahasia yang ingin memperjuangkan penggulingan kekuasaan kekaisaran. Pada akhirnya Nicholas II digulingkan oleh partai sosialis. Partai sosialis pada saat kongres di Jerman pecah menjadi dua, yaitu

1)   Bolsyewik: kelompok sosialis radikal, yang menginginkan adanya perubahan secara radikal.

2)   Mensyewik: kelompok sosialis yang menghendaki perubahan secara moderat.

Di Rusia Bolsyewik dipimpin oleh Lenin, Stalin, Trostki. Lenin adalah penganut sosialis-komunis. Komunisme Lenin dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx. Selain itu kebencian Lenin terhadap kaum kapitalis atau borjuis yang absolut, membuatnya tidak mempercayai kaum Borjuis. Jurang pemisah antara kaum proletar dengan Kapitalis ini juga menjadi penggerak revolusi yang dilakukan Lenin. Hingga pada akhir abad XIX, para kaum intelektual Rusia mulai menyusun rencananya untuk menghancurkan Tirani Tsar. Kitab suci pegangan mereka adalah Manifesto Komunis (Communist Manifesto) karangan Marx dan Engels, yang satu tulisannya berbunyi :”Buatlah kelas penguasa gemetar dengan revolusi kaum komunis”. Kaum proletar tidak akan kehilangan apa-apa kecualin rantai yang membelenggunya. Mereka memiliki dunia ini. Mereka akan menang. Wahai buruh seluruh dunia bersatu.

Pada 1905 juga sudah adanya pertentangan antara pemimpin bolsyewik dan mensyewik menjadi makin tajam. Dalam revolusi 1905 antara Bolsyewik dan Mensyewik bekerjasama pada level lokal dengan menyebabkan perdebatan diantara para pemimpin mereka. Revolusi ini dipicu oleh 1000 orang buruh dibunuh oleh tentara Tsar pada saat mereka melakukan demonstrasi damai.

Revolusi 1917 berhasil menggulingkan kekaisaran Tsar. Kekaisaran Rusia terguling melalui kekacauan di bulan Maret 1917 setelah Csar Nicholas II turun tahta dan pemerintahan imperial digantikan dengan sebuah pemerintahan proposional yang dipimpin oleh sosialis moderat alexander Fyodorovic Kerensky. Bolsyewik, jaringan komunis yang dipimpin Vladimir Ilyich Lenin dan terinspirasi tulisan Karl Marx dan Fredrick Engels, dibentuk untuk menentang rencana pemerintahan provinsional guna mendirikan demokrasi Borjuis di Rusia. Dan Revolusi yang dipimpin Lenin ini telah berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar. Sehingga dari saat itulah sistem pemerintahan Rusia yang semula kekaisaran berubah menjadi republik.

2.5  Absolutisme di Negara Prusia

Prusia adalah kerajaan Jerman dan negara bersejarah yang berasal dari Duchy of Prussia dan Margraviate of Brandenburg. Selama berabad-abad, House of Hohenzollern menguasai Prussia, dengan sukses meluaskan wilayahnya dengan pasukan yang teratur dan efektif. Prussia membentuk sejarah Jerman, dengan ibukotanya di Berlin setelah 1451. Setelah 1871, Prussia bersatu dengan Jerman, yang menyebabkannya kehilangan identitas khususnya. Hal itu dihapuskan dengan baik pada tahun 1932, dengan resmi pada tahun 1947. Prussia mencapai kepentingan terbesarnya pada abad ke 18 dan 19. Ketika abad 18, ia menjadi kekuatan Eropa terbesar dibawah pemerintahan Frederick the Great (1740–1786).

Ketika abad 19, kanselir Otto von Bismarck menyatukan kerajaan Jerman menjadi “Jerman Bawah” terkecuali Kekaisaran Austria. Setelah 1810 Prussia mendominasi Jerman secara politik, secara ekonomis, dan dalam populasi, dan adalah inti dari kesatuan Konfederasi Jerman Selatan yang dibentuk pada tahun 1867, yang menjadi bagian dari Kekaisaran Jerman atau Deutsches Reich pada 1871.

Nama Prusia diambil dari Bahasa Prusia lama. Pada abad ke-12, "Prusia lama" di taklukan oleh Perajurit salib Jerman, Ksatria Teutonik. Pada tahun 1308, Kesatria Teuton menaklukan daerah yang dulunya milik orang Polanda yaitu Pomerelia bersama Gdańsk (Danzig). Negara kebiaraan para ksatria tersebut telah Dijermanisasi melalui imigrasi dari Jerman bagian Tengah dan Barat, di bagian selatan di Polandianisasi oleh pemukim dari Masovia. Setelah Perdamaian Thorn kedua pada tahun 1466, Prusia dipecah menjadi Kebangsawanan Prusia barat, proponsi dari Polandia dan bagian timur yang dari tahun 1525 dikenal sebagai Kadipaten Prusia, kubu dari Kemahkotaan Polandia hingga tahun 1657. Penyatuan Brandenburg dan Kadipaten Prusia pada tahun 1618 berujung pada proklamasi Kerajaan Prusia pada tahun 1701.

Prusia memasuki jajaran kekuatan besar tak lama setelah menjadi kerajaan, dan memberikan pengaruh paling besar pada abad ke-18 dan 19. Selama abad ke-18, Prusia memiliki suara yang signifikan dalam isu internasional dibawah pimpinan Friedrich Agung. Selama abad ke-19, Kanselir Otto von Bismarck menyatukan prinsipalita-prinsipalitas Jerman menjadi "Jerman kecil" tanpa mengikutsertakan Kekaisaran Austria.

Pada Kongres Wina, yang memetakan ulang Eropa setelah kekalahan Napoleon, Prusia mendapatkan bagian yang cukup besar di Barat Laut Jerman, termasuk daerah yang kaya akan batubara, Ruhr. Negara ini tumbuh dengan amat pesat dalam bidang ekonomi dan politik, menjadi inti dari Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867, dan nantinya Kekaisaran Jerman pada tahun 1871. Kerajaan Prusia sekarang amatlah besar di Jerman yang baru hingga identitas Jerman tergantikan/tersamarkan oleh identitas Prusia. Garis kebangsawanan Prusia berakhir pada tahun 1918. Pada masa Republik Weimar, Prusia kehilangan hampir seluruh kekuatan politik dan legal mereka pada tahun 1932. Elit Prusia lama memainkan peran pasif pada rezim Nazi; Prusia di hilangkan secara resmi pada tahun 1940-an. Prusia Timur kehilangan seluruh populasi Jerman-nya setelah tahun 1945, dan di serap oleh Polandia dan Uni Soviet.

Istilah "Orang Prusia" sering digunakan terutama di luar Jerman, untuk meguatkan kesan dari profesionalisme, agresifitas, militerisme dan konservatifisme dari para Junker yang merupakan bangsawan tuan tanah di Timur yang mendominasi Prusia dan nantinya Kekaisaran Jerman sebelum tahun 1918.

BAB 3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai absolutisme di Negara Eropa di antaranya :

1)      Absolutisme adalah suatu model pemerintahan yang kekuasaan tunggalnya di pegang oleh pemimpin atau kerajaan, dan dilakukan secara absolute otorirer. pemahaman pemerintah yang berada di bawah satu tangan dengan kekuasaaan mutlak.

2)      Pemerintahan absolitime di Negara Inggris mencapai puncaknya pada masa james I yang pada masa pemerintahan ke absolutannya banyak menimbulkan banyak konflik. James VI adalah Raja Skotlandia dari keluarga Stuart, yang sebagai Raja Inggris dikenal sebagai James I.

3)      Pemerintahan Absolutisme di Perancis mencapai puncaknya pada pemerintahan louis XIV.

4)      Rusia sebagai negara besar segera mengadopsi model pemerintahan tersebut dan mencapai puncaknya pada pemerintahan Katarina II dan Peter II dan diikuti oelh kaisar-kaisar berikutnya samapai dnegan masa NicolaS II.

5)      Pemerintahan Absolutisme di Prusia diawali oleh Frederick William dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Frederick William I. pada saat yang bersamaan model tersebut telah global diikuti hampir diseluruh kerajaan-kerajaan Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Sundoro, Mohammad Hadi. 2007. Dari Renaisanss sampai Imperialism Modern, Sejarah Peradaban Barat dan Modern. Jember: Jember Universiti Press.

http://www.widya_antara/absolutisme-rusia-pemerintahan-peter-agung-sampai-nikolaII.html.  [Diakses pada 25 September 2014]

http://www.up45.kelaskaryawan.absolutisme-prusia.html. [Diakses pada 25 September 2014]